Beranda
PENGUMUMAN PENGADAAN LAYANAN JASA INTERNET PENGADILAN NEGERI ENREKANG T.A 2026
P E N G U M U M A N
SELEKSI CALON PENYEDIA LAYANAN JASA INTERNET
PENGADILAN NEGERI ENREKANG T.A 2026
Dengan ini mengumumkan Pengadaan Layanan Jasa Koneksi Jaringan Internet pada Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II T.A 2026 dengan ketentuan :
Spesifikasi dan Lingkup Pekerjaan :
a. Akun DIPA : Langganan Jasa Internet (Bandwidth)
|
No |
Jenis Kebutuhan |
Bandwidth |
|
1. |
Internet Dedicated 1:1 |
Minimal 100 Mbps |
b. SLA (Service Level Agreement) minimal 99 %
c. Menyediakan Fasilitas Router, switch, Akses Point, dan jaringan Backup terpisah
d. Menyediakan Fasilitas MRTG untuk laporan monitoring
e. Customer Service untuk Pelayanan Provider dan penanganan keluhan dengan cepat 24/7
f. IP Public Minimal 1 (satu)
Persyaratan
- Proposal Penawaran;
- Melampirkan Profil Perusahaan;
Pendaftaran, waktu dan Tempat
|
1. |
Pemasukan Dokumen Penawaran |
: |
Senin, 1 Desember 2025 - Jumat, 5 Desember 2025 |
|
2. |
Berkas Penawaran dan Lampiran ditujukan kepada |
: |
Ketua Pengadilan Negeri Enrekang UP. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Layanan Jasa Internet Pengadilan Negeri Enrekang Tahun Anggaran 2026 |
Proses Pengadaan
|
1. |
Pembukaan Dokumen Penawaran |
: |
Senin, 8 Desember 2025 |
|
2. |
Evaluasi Dokumen Penawaran |
: |
Senin, 8 Desember 2025 |
Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK
|
1. |
Penetapan Penyedia Jasa |
: |
Jumat, 12 Desember 2025 |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas





















